UNICEF Diskusikan Dampak Program Bersama UPTD. PPA Banda Aceh

UNICEF melaksanakan diskusi bersama UPTD. PPA terkait dengan program Penguatan Layanan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula kantor setempat (25/01/2023). Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut terdiri dari Tim UNICEF Jakarta, Staff Child Protection UNICEF Kota Banda Aceh, Tim PKPM Aceh dan Tim dari UPTD. PPA yang selama ini terlibat aktif dalam memberikan layanan perlindungan anak kepada masyarakat. Program Manager PKPM, Ihsan mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan dampak program yang telah dilaksanakan selama setahun pada tahun 2022. “Kegiatan hari ini merupakan diskusi biasa untuk mendengar secara langsung dari pihak UPTD, terkait dampak progam yang sudah kita kembangkan selama ini. Kami mohon untuk disampaikan kepada pihak UNICEF apa dampak yang dirasakan oleh UPTD dan masyarakat sebagai penerima layanan”.

Kepala UPTD. PPA mengatakan selama ini sudah banyak dampak yang dirasakan oleh UPTD. PPA dari program yang dilaksanakan oleh PKPM. Terutama di bidang penguatan kapasitas bagi tim yang terlibat dalam pemberian layanan perlindungan anak kepada masyarakat, tersusunnya SOP layanan sehingga ada pedoman baku bagi pemberi layanan. Meskipun tidak dapat dihindari masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang selama ini terjadi. Misalnya, belum adanya sertifikasi bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial, sehingga mengalami kendala ketika mendampingi di Mahkamah Syar’iyah karena tidak diperbolehkan masuk ke persidangan. Jadi, SDM yang kita miliki hanya menunggu di ruang pintu persidangan. Kami mohon untuk ke depan adanya kebijakan yang lebih progresif dari pemerintah pusat, teruma di kementerian PPA agar mencari solusi konkrit untuk mengatasi problematika yang dihadapi oleh enaga Kesejahteraan Sosial. Begitu pula dengan keterbatasan anggaran yang menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan program. Berbagai macam kendala tersebut kita berharap ada solusi yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.